≡ Menu

5 Poin Penting Rekomendasi MUNAS NU

in Nasional, Warta
Hasil Munas NU

Ketum PBNU menyerahkan Rekomendasi MUNAS NU kepada wakil presiden Jusuf Kalla Dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3).

Rekomendasi-rekomendasi itu berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, kebangsaan, hingga masalah lingkungan hidup. “Alhamdulillah Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 telah menghasilkan rekomendasi penting yang akan diserahkan kepada Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata KH Said Aqil Siraj dalam sambutannya.

Beliau membacakan ada lima poin paling penting dalam rekomendasi Munas:

Pertama, dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa (muwathonah, citizenship) tidak dikenal istilah kafir. Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi.

Beliau menjelaskan bahwa istilah kafir hanya berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekkah untuk menyebut orang-orang yang menyembah berhala waktu itu yang tidak memiliki agama yang benar. Namun setelah Nabi Muhammad Hijrah, tidak ada istilah kafir untuk orang non muslim yang berada di Madinah.

Beliau menyebut ada tiga suku waktu itu yang belum masuk Islam yakni yakni; Qoinuqo, Quroidoh dan Nadir, yang oleh Nabi tidak disebut dengan kafir.

Kedua,  berdasarkan konstitusi, Inda lembaga yang mengeluarkan fatwa selain mahkamah agung. “NU sendiri tidak mengeluarkan fatwa, hanya hasil musyawaroh Alim Ulama NU. Karena itu, NU menegaskan tidak satupun lembaga yang berhak mengatasnamakan dirinya sebagai mufti atau pemegang otoritas agama,” tegas Kiai Said.

Namun di sisi yang lain tidak boleh ada warga negara indonesia yang tidak beragama, maka dari itu ada kementerian agama.

Ketiga, Money Game yang dikenal dengan sistem MLM (Multi Level Marketing) yang mengandung unsur tipu muslihat (ghoror), tidak transparan, dan syarat yang menyalahi prinsip akad sekaligus dari transaksi yang berupa bonus yang bukan barang maka hukumnya haram.

Baca Juga :  KH. Maimun Zubair Sang Pengayom Umat Tutup Usia

Keempat, sampah plastik yang sudah menjadi persoalan dunia disebabkan oleh faktor industri dan rendahnya budaya masyarakat menyadari resiko bahaya sampah plastik. Oleh karena itu, penanganan sampah plastik harus memasukkan elemen budaya, sehingga terbangun cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya menghindarkan diri dari bahaya sampah plastik.

Kelima, mengoptimalisasi peran NU turut serta menyelesaikan konflik internasional dan mewujudkan perdamaian dunia dengan konsep Islam Nusantara. NU memiliki modal sosial dan insfrastruktur organisasi yang cukup untuk melakukan peran itu. Antara lain dengan mengoptimalkan peran 36 PCI NU di seluruh penjuru dunia sebagai International offices.

Sumber : Nu.or.id

Silahkan Bagikan Jika Bermanfaat: